TIMETODAY.ID, BOGOR – Lebih dari dua tahun ribuan warga korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Sukajaya, Kapupaten Bogor masih menempati hunian sementara atau pengungsian. Para kepala desa (kades) pun tak henti – hentinya berjuang dan terus menagih janji pemerintah.
Puncaknya, sejumlah kades mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Bogor untuk melakukan audiensi dengan para wakil rakyat mempertanyakan percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi nasib ribuan korban bencana alam yang terjadi pada 2020 lalu.
“Kami datang kesini untuk audiensi menanyakan kepastian dari percepatan pembangunan Huntap yang dijanjikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor,” ujar Kepala Desa Cileuksa, Ujang Ruhyandi usai audiensi, Kamis (29/9/2022).
Aspirasi yang disampaikan, merupakan kegelisan ribuan warga korban bencana alam selama kurang lebih 3 tahun yang masih terlunta – lunta nasibnya, karena belum mendapatkan hunian tetap yang dijanjikan pemerintah.
“Di tahun 2022 ini pembangunan Huntap baru terealisasi sebanyak 1200 unit, sedangkan Huntap yang diajukan sebanyak 4.492 unit. Padahal janji pemerintah semua huntap akan selesai dibangun pada tahun 2023 mendatang,” tutur pria yang akrab disapa Apih Ujang.
Tuntutan masyarakat korban bencana tidaklah muluk – muluk, mereka hanya butuh kepastian dan janji konkret pemerintah yang selalu memberikan angin segar kepada masyarakat yang hingga saat ini masih tinggal di hunian sementara dengan kondisi yang sangat memprihatinkan.
“Masyarakat butuh informasi terkait kelanjutan pembangunan Huntap ini, mau sampai kapan mereka tinggal di tempat tinggal sementara dengan kondisi yang sangat memprihatkan. Ada anak kecil, balita, manula yang kondisi kesehatannya buruk akibat tempat tinggal yang tidak layak,” uangkapnya.
Hasil audiensi yang dilakukan sejumlah kepala desa dengan beberapa anggota DPRD Kabupaten Bogor membuahkan hasil, meski keputusannya masih jauh dari harapan.
“Kami pun menyadari kekecewaan dari para kepala desa karena memang bencana ini terjadi pada tahun 2020 lalu, namun pembangunan hunian tetap bagi korban tak kunjung usai prosesnya sampe hari ini,” tutur Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Aan Triana Al Muharom usai menerima audinesi para Kades.
Dewan pun berjanji akan fokus pada rancangan APBD perubahan tahun 2022 ini, untuk mempriotaskan percepatan pembangunan Huntap di wilayah Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor.
“Kami minta ke tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk menganggarkan 1000 unit hunian tetap khusus di Kecamatan Sukajaya, dari 9 (sembilan) desa yang terdampak bencana banjir bandang tanah longsor,” kata Aan.
Adapun total anggaran yang harus dikeluarkan, dia menambahkan, sebesar Rp 62 miliar, diluar anggaran yang sudah ditetapkan untuk penyiapan lahan atau land clearing.
“Untuk kesiapan anggaran, nanti akan kami lihat di APBD perubahan. Kami tekankan kepada Pemkab Bogor dalam hal ini dinas terkait, segera realisasukan, kebutuhan ini harus dipenuhi untuk saudara-saudara kita yang ada dipengungsian,” tegasnya. (fdl)
