Pemkab Bogor Wujudkan Komitmen Reformasi Birokrasi 

0
8
pemkab bogor

TIMETODAY.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor telah melakukan berbagai upaya sebagai bentuk komitmen mewujudkan reformasi birokrasi, demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Hal ini disampaikan Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan saat mengikuti evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) secara virtual, di Ruang Rapat I, Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.

Evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi secara virtual dihadiri tim evaluasi pelaksanaan SAKIP dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Diikuti Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin beserta jajaran Pemkab Bogor.

Baca Juga :  Bertekad Wujudkan Bogor Bebas Stunting, Ini Kata Iwan Setiawan

Untuk diketahui, sebagai wujud komitmen terhadap reformasi birokrasi pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan perubahan RPJMD, sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 3 tahun 2021 tentang RPJMD mencakup, penyesuaian sasaran prioritas daerah yang mengacu pada prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024. Penyelarasan program prioritas/strategis daerah dengan program prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024.

Penyesuaian program sesuai Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 050/2020. Penyesuaian target dan indikator program sesuai dengan indikator wajib dalam Permendagri 18/2020. Penyesuaian struktur RAPBD sesuai PP 12/2019. Penyelarasan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan daerah dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19.

Baca Juga :  Pemkab Bogor Mantapkan Persiapan Jelang Pelaksanaan MTQ Ke-37 Tingkat Jabar 2022

Kepada tim evaluasi pelaksanaan SAKIP dan reformasi birokrasi, Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan menjelaskan Pemerintah Kabupaten Bogor terus berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Bogor, serta Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2019 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2019-2024.

Tinggalkan Balasan