TIME TODAY – Ketua DPRD Kabupaten Rudy Susmanto mengajak semua pihak untuk membantu rumah sakit pemerintah maupun swasta yang sedang kewalahan menangani lonjakan pasien Covid-19. Ia meminta agar Kementerian segera mencairkan klaim pelayanan pasien Covid-19 dan mengusulkan penempatan prajurit TNI di Batalyon Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah dan swasta yang ada di Kabupaten Bogor.
“Kita harus memastikan semua pasien yang membutuhkan perawatan di rumah sakit bisa mendapatkan pelayanan yang layak. Harus kita sadari, saat ini jumlah tenaga kesehatan kita yang terpapar sudah sangat banyak, sementara yang tersisa juga sangat kelelahan menangani lonjakan pasien,” ujar Rudy, usai monitoring dan evaluasi di RS Mary dan RS MH. Thamrin, di Kecamatan Cileungsi, Kamis (1/7/2021).
Baca Juga : Daen : Disdik Harus Punya Formulasi Metode Belajar di Masa Pandemi
Kondisi ini, lanjut dia, diperparah dengan keuangan rumah sakit yang tidak sehat. Lambatnya pembayaran klaim pelayanan pasien Covid -19 di Kementerian Kesehatan membuat pihak rumah sakit tidak mampu membayar hutang kepada vendor distributor oksigen dan obat-obatan. Dampaknya stok oksigen dan obat-obatan yang ada di rumah sakit tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pasien yang jumlahnya terus bertambah banyak.
Data RSUD Cibinong, hingga akhir Juni 2021 klaim yang belum dibayar Kemenkes jumlah sekitar Rp 15 miliar, RSUD Ciawi sebesar Rp 16 miliar, RS Mary sekitar Rp16 miliar, sedangakan RS MH. Thamrin berkisar Rp30 miliar.
“Masalah ini harus segera dicarikan solusi. Jika diperlukan, Forkompinda membuat surat bersama ke Kementerian Kesehatan,” kata Rudy.
Adapun untuk mengatasi kekurangan tenaga kesehatan, Rudy menyarankan pemerintah Kabupaten meminta TNI mengerahkan prajurit Batalyon Kesehatan untuk ditempatkan di RSUD maupun RS swasta yang ada di Kabupaten Bogor. Menurut dia, prajurit tersebut memiliki kemampuan menangani kondisi darurat seperti sekarang ini. “Ini kondisi darurat selain perang. Rumah sakit juga kesulitan merekrut tenaga relawan kesehatan,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim menambahkan, untuk mengurangi beban rumah sakit dalam melayani pasien Covid, Dinas Kesehatan harus meningkatkan peran Puskesmas yang ada di semua Kecamatan. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat I tersebut, harus bisa menangani pasien bergejala ringan, dan juga terus mengedukasi masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan.
Baca Juga : SejumlahPegawai DPRD Kabupaten Bogor Positif Covid-19, Ini Kata Setwan
“Puskesmas harus menjadi tempat screening awal, dan harus ditingkatkan kapasitasnya untuk melayani pasien Covid-19,” katanya.
Agus mengaku heran fenomena banyaknya Puskesmas yang tutup di tengah lonjakan kasus Covid-19. Padahal saat ini rumah sakit sudah sangat kewalahan melayani pasien yang terus berdatangan.
Lonjakan kasus Covid-19 di Kabupaten Bogor memang cukup mengkhawatirkan. Situasi ini, membuat jajaran Forkompinda membentuk tim Monev pelayanan pasien di rumah sakit daerah dan swasta. Rudy Susmanto memimpin Tim 5. Tim ini beranggotakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim, Ketua Komisi IV Muad Khalim, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bambang Setiawan, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Renaldi Yushab. (adt)
